MENU
LINK JOURNAL


JASAPUSPERTI














writing service bachelor
Jenis : Skripsi
Letak : Referensi
Status : Ada
AccNo :
Judul : Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Antara Dinas Pekerjaan Umum Dengan Pihak Rekanan di Kabupaten Tegal
Subjek :
Pengarang : NURDIANTO
Prodi : Ilmu Hukum
Pembimbing : SANUSI, SH, MH
Tahun : 2009
Abstrak: "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Antara Dinas Pekerjaan Umum Dengan Pihak Rekanan Di Kabupaten Tegal". Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan. Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Perjanjian pemborongan diatur dalam Bab 7A Buku III KUH Perdata Pasal 1601 b, kemudian Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616. perjanjian pemborongan merupakan salah satu perjanjian untuk melakukan pekerjaan, sebab Bab 7A Buku III KUH Perdata yang berjudul "Perjanjian untuk melakukan pekerjaan" itu memuat macam-macam perjanjian. Ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan didalm KUH Perdata berlaku baik bagi perjanjian pemborongan pada proyek-proyek swasta maupun pada proyek-proyek pemerintah. Perjanjian pemborongan pada KUH Perdata itu bersifat pelengkap artinya ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUH Perdata.
Sahnya Perjanjian Kerja Kontrak adalah para pihak bersepakat/bersedia menjalankan pekerjaan dan menaati peraturan yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerja kontrak. Kemampuan pihak kedua dalam menjalankan/ melaksanakan tugas perlu juga diadakan masa percobaan untuk mengetahui kecakapan yang dimiliki pihak kedua, perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja kontrak yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak akan diusahakan penyelesaiannya dengan cara musyawarah, sebab yang halal yang menyebabkan salah sangka dalam pelaksanaan perjanjian kerja kontrak segera dapat dihilangkan. Sebagai pedoman yang telah ditetapkan untuk sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Antara Dinas Pekerjaan Umum Dengan Pihak Rekanan menyatakan bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menyanggupi yaitu melakukan keperluan pihak lain berupa suatu pekerjaan dengan pembayaran upah yang disepakati bersama oleh pihak lain tersebut.
Waprestasi suatu perjanjian tidak dipenui atau hanya dipenuhi sebagian atau tidak dipenui tetapi tidak tepat waktu. Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Kontrak adalah Perjanjian yang mengandung cacad-cacad tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, suatu perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah Pihak Rekanan yang mengikatkan dirinya atau melakukan perjanjian dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum guna menerima dan melaksanakan yang diberikan kepadanya (pihak rekanan).
Kembali