MENU
LINK JOURNAL


JASAPUSPERTI














writing service bachelor
Jenis : Skripsi
Letak : Referensi
Status : ada
AccNo :
Judul : PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Subjek :
Pengarang : WAHYONO
Tahun : 2009
Abstrak: Wahyono, 5103501892, dalam Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Di Indonesia. Akhir-akhir ini publik (baca : masyarakat) "disibukkan" atas adanya suatu perkawinan yang dibilang kontroversi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh Syekh Puji usia 43 tahun menikahi seorang anak perempuan yang bernama Lutfiana Ulfa yang masih berusia 12 tahun. Atas peristiwa hukum ini memunculkan reakasi dari berbagai kalangan masyarakat, sebagaimana yang diberitakan oleh mas-media baik elektronik maupun cetak, yang mana pada intinya masyarakat menilai bahwa perkawinan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Syeh Puji bertentangan dengan syareat hukum islam dan hukum negara.
Berdasarkan hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : Perkawinan terhadap wanita di bawah umur dapat dipidana, karena :
a. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan ketentuan usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita;
b. Ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan melanggar batas umur yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan;
c. Pasal 280 KUHPidana Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.
Pertanggungjawaban tindak pidana perkawinan terhadap anak di bawah umur dapat dipidana sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 280 KUHP, maka yang bertanggungjawab secara pidana harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal tersebut. Unsur-unsur tindak pidana di dalam Pasal 280 KUHP :
Barang siapa mengadakan perkawinan. Unsur ini merupakan subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar. Mengadakan perkawinan disini menyamakannya dengan 'penyertaan' sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 KUHP;
Unsur "padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah". Unsur ini memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam Pasal 71 huruf d KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana perkawinan, anak dibawah umur
Kembali