MENU
LINK JOURNAL


JASAPUSPERTI














writing service bachelor
Jenis : Skripsi
Letak : Referensi
Status : ada
AccNo :
Judul : KAJIAN HUKUM TENTANG PERWALIAN TERHADAP ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN
Subjek :
Pengarang : BENI AGENG PANGALIH
Abstrak: Penelitian ini dilaterbelakangi atas Tuhan memang menciptakan segalanya berpasang-pasang. Ada awal pasti akan ada akhir, ada kehidupan tentu ada kematian. Demikian halnya dalam perkawinan, tentu akan ada perceraian sekalipun tidak semua orang mengalaminya. Banyak orang yang mengatakan bahwa perceraian yang terjadi di antara sepasang suami-istri itu diibaratkan tubuh yang dibelah menjadi dua tetapi tidak mengeluarkan darah. Ungkapan ini mungkin belumlah cukup untuk menggambarkan betapa perih, hancur dan sakitnya suami-istri yang pernah mengalami perceraian. Bisa dibayangkan betapa besar akibat dan dampak yang harus ditanggung tidak saja oleh suami atau istri namun juga anak-anak dan pihak keluarga masing-masing.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi clinical legal research, yang bersumber pada data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum yang melingkupi Peraturan perundang-undangan; Rancangan Perundang-undangan; Yurisprudensi, serta literatur dalam bidang hukum perkawinan yang dikumpulkan dengan cara recording atau pencatatan pada sumber data yang memiliki substansi langsung dengan materi penelitian dan dianalisis secara normatif kualitatif.
Dari teori, hasil penelitian dan pembahasan tentang persoalan hak anak dalam perkawinan dan setelah putusnya perkawinan serta hak perwaliannya, maka dapat diambil kesimpulan :
1. Hak anak merupakan kewajiban orang tua baik dalam ikatan perkawinan maupun setelah putusnya ikatan perkawinan yaitu memperoleh pendidikan yang baik, mendapatkan pemeliharaan dari orang tua dengan baik.
2. Hak asuh anak akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu :
a. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
b. Mengenai anak. Ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, di mana bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Kecuali itu Pengadilan dapat pula memberi keputusan tentang siapa di antara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihah antara keduanya, keputusan Pengadilan dalam hal ini tentu juga didasarkan kepada kepentingan anak.
3. Mengenai perwalian, setelah hakim menjatuhkan putusan di dalam perceraian ia harus memanggil bekas suami-istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari dua orang tua itu yang harus menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang tua. Siapa yang ditetapkan itu terserah kepada hakim sendiri. Di dalam hal ini bisa terjadi bahwa ada beberapa anak yang diserahkan kepada perwalian si ayah dan yang lainnya kepada si ibu.

Kembali