MENU
LINK JOURNAL


JASAPUSPERTI














writing service bachelor
Jenis : Skripsi
Letak : Referensi
Status : ada
AccNo :
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
Subjek :
Pengarang : ANGGA ADI PRAMONO
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi atas perkembangan teknologi yang melaju pesat diantaranya dengan pertumbuhan industri-industri baik sekala lokal maupun go-publik disatu sisi memang menciptakan kenikmatan (kepuasan) dan kesejahteraan bagi manusia, namun disisi lain kemajuan dan perkembangannya tanpa dikendalikan dapat menimbulkan permasalahan negatif dalam lingkungan yakni pencemaran dan perusakan yang membahayakan, kerugian dan gangguan-gangguan manusia dan ekosistem lainya. Untuk menghindari semakin meluasnya dan memburuknya kualitas lingkungan, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan proses pembaharuan terhadap hukum lingkungan. Salah satu bentuk pembaharuan dalam hukum lingkungan ini yaitu dengan di-kriminalisasikannya suatu badan hukum/ badan usaha ke dalam subjek hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
Permasalahan dalam penelitian penulis rumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup; dan bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 50/Pid.B/2004/PN.BB ?
Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus, dengan sumber penelitian pada bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi dan telaah pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan :
1. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang meliputi :
a. Korporasinya itu sendiri;
b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau;
c. Yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi berupa :
a. Pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda
b. Pidana tambahan yaitu tindakan tata tertib yang berupa :
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penuntupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, dan/atau
3. Perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan/atau
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pid.B/2004/PN.BB berupa :
a. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika kelak dikemudian hari dalam putusan Hakim ditentukan lain, yaitu karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
b. Menghukum juga para terdakwa agar membayar denda masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
Kembali