MENU
LINK JOURNAL


JASAPUSPERTI














writing service bachelor
Jenis : Skripsi
Letak : Referensi
Status : ada
AccNo :
Judul : KAJIAN PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL DALAM PROGRAM LMPDP
Subjek :
Pengarang : KHOLIFATUL UMARO
Pembimbing : M. Khamim, SH, MH
Tahun : 2008
Abstrak: Permasalahan kehidupan sosial masyarakat yang selama ini selalu menjadi permasalahan hukum yaitu persoalan tanah. Persoalan tanah akhir-akhir ini sering menjadi sumber sengketa, baik dikalangan sesama penduduk maupun antara penduduk dengan para pengusaha dan antara penduduk dengan negara (pemerintah). Sengketa tanah antara sesama penduduk biasanya menyangkut masalah hak atas tanah, transaksi tanah dan sebagainya. Sengketa antar penduduk dengan pengusaha berkisar pada penyediaan tanah untuk keperluan perusahaan atau industri dengan mengorbankan hak-hak tanah milik rakyat, sedangkan sengketa tanah antara penduduk dengan pemerintah pada umumnya berpangkal pada pengambilan tanah-tanah penduduk untuk keperluan proyek-proyek pembangunan dengan penggantian yang tidak layak.
Sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-undang PokokAgraria, untuk menjammin kepastian hukum, oleh pemerintahan diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tersebut meliputi : Pertama, Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah ; Kedua, Pendaftaran hak-hak atas atanah dan peralihan hak tersebut; Ketiga, Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Pasal 19 Undang-undang Poko Agraria ini ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah yang bersifat rechts-kadaster, artinya tertib hukum dalam pendaftaran tanah hak milik, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal, melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan dengan adanya pelaksanaan pendaftaran tanah dalam program LMPDP yang bertujuan memperbaiki kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi manajemen pertanahan secara efisien dan trasparan sesuai Keppres 34 Tahun 2003.
Ketentuan-ketentuan dasar mengenai tanah di Indonesia telah tercantum didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria, yang memuat pokok-pokok dari hukum Tanah Nasional.
Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang tanah ini dikandung maksud sebagai upaya untuk melindungi hak-hak kepemilikan tanah agar tidak ada pihk lain(orang lain) yang mengganggu hak atas kepemilikan tanah tersebut. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hak milik atas tanah ini yaitu melalui pendaftaran.
Kembali