MENU
LINK JOURNAL


JASAPUSPERTI














writing service bachelor
Jenis : Skripsi
Letak : Sirkulasi
Status : ada
AccNo :
Judul : ANALISIS PERGESERAN KEWENENGAN MPR PASCA AMANDEMEN UUD''45 TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN
Subjek :
Pengarang : APRILIYANI
Tahun : 2009
Abstrak: Berdirinya suatu negara tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang kedaulatan yang melekat pada negara yang bersangkutan, kedaulatan merupakan unsur yang penting dalam suatu negara. Hal ini mengingat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama.
Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pada pelaksanaannya di Indonesia itu sendiri.
Sejak dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum terlepas dari bentuk penjajahan oleh kerajaan Belanda. Sebagai negara merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 mulai di berlakukan Undang-undang Dasar yang akan menjadi sumber hukum tertulis yang disebut dengan UUD 1945, dan sejak saat itu bangsa Indonesia telah memiliki sistem atau asas kedaulatan rakyat dalam proses penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.
Alinea keempat merupakan intisari dari substansi pembukaan UUD 1945 yang memuat antara lain dasar negara, tugas pemerintah negara dan struktur dasar kekuasaan tertinggi negara yakni kedaulatan rakyat.
Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 menganut asas kedaulatan rakyat dan penegasannya terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Karenanya secara implicit Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah penyelenggara negara tertinggi yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya.
Penegasan tersebut berarti bahwa sumber kekuasaan hanya ada pada rakyat. Akan tetapi jumlah rakyat Indonesia yang sangat besar, maka tidak mungkin melaksanakan sendiri kekuasaannya secara konkrit dalam praktik. Untuk itulah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan suatu lembaga yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat atas nama rakyat. Dengan demikian Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat.
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)) yang unsur-unsurnya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah dan Utusan Golongan (Pasal 2 ayat (1)). Di dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat secara implicit merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, memegang kedaulatan negara, sehingga kekuasaannya tidak terbatas.

Kata Kunci : Kewenangan MPR Pasca Amandemen UUD 1945
Kembali