MENU
LINK JOURNAL


JASAPUSPERTI

















Jenis : Tesis
Letak : Referensi
Status : Ada
AccNo : 72146000260
Judul : PENGATURAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH GUNA MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH Penyelesaian Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hijau di Kabupaten Tegal
Subjek : Hukum
Pengarang : Turmudi
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing : Prof. Dr. Indrati Rini, SH. MS Dr. Suci Hartati, SH. M.Hum
Tahun : 2017
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadi penyimpangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah pada Kawasan/Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Tegal; bentuk kendala-kendala atas terjadinya penyimpangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah pada Kawasan/Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Tegal; serta menemukan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam menyelesaikan penyimpangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kawasan/Ruang Terbuka Hijau.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe peneltian Studi Kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data selanjutnya menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang pada kawasan hijau, antara lain: inefisiensi penataan ruang, kurang akuratnya data dan informasi, demografi,tidak ada peraturan yang cukup jelas, tidak adanya sinkronisasi perizinan, perilaku kolusip oknum yang menangani penataan ruang, ketidak adilan rencana kota, serta prosedur perizinan yang berbelit-belit; (2) kendala-kendala atas penyimpangan pemanfaatan ruang pada kawasan hijau antara lain pemanfaatan ruang kota yang terus tumbuh untuk membangun berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain dapat merubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan, juga menyita lahan-lahan tersebut dalam berbagai bentukan pemanfaatan ruang lainnya; serta (3) Upaya-upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan penyimpangan pemanfaatan ruang pada kawasan hijau dilakukan dengan: (a) Pengawasan, Suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang dilakukan dalam bentuk: Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, (b) Penertiban, adalah usaha untuk mengambil tindakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana dapat terwujud. Tindakan penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Kata Kunci: Pengaturan, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Pembangunan, Otonomi Daerah

Kembali